• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
home : Artikel : Seputar UKM : PENTINGNYA MENGGERAKKAN EKONOMI SEKTOR RIIL
PENTINGNYA MENGGERAKKAN EKONOMI SEKTOR RIIL PDF Cetak E-mail
Seputar UKM
Selasa, 21 Desember 2010 16:29

A. Indikator Semu Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan di Indonesia berjalan dengan menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai target yang harus dicapai. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menurut pandangan ini, otomatis kesempatan kerja semakin terbuka lebar, pendapatan masyarakat meningkat yang digambarkan dengan terus bertambahnya pendapatan perkapita Indonesia.

Pengukuran pendapatan perkapita di Indonesia menggunakan Produk Domestik Bruto/PDB (Gross Domestic Product/GDP). PDB Indonesia adalah nilai barang dan jasa yang dilakukan oleh seluruh faktor produksi di Indonesia baik yang dimiliki oleh orang Indonesia sendiri maupun oleh orang asing. Sedangkan angka pendapatan perkapita dihasilkan melalui membagi PDB Indonesia pada suatu periode dengan jumlah penduduk Indonesia.

Bisa dikatakan bahwa sungguh naif mengatakan pendapatan perkapita ini sebagai cermin bertambahnya tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Di dalam PDB terdapat milik orang asing yang kontribusinya cukup besar. Jadi bagaimana mungkin PDB digunakan sebagai basis menghitung pendapatan perkapita bagi warga negara Indonesia?

Penggunaan tolok ukur semacam ini, cenderung menjadikan kebijakan pembangunan negara terfokus pada meningkatkan PDB semata-mata. Akibatnya pertumbuhan ekonomi yang tampak dengan meningkatnya PDB ini pun, sering diklaim oleh pemerintah suatu negara sebagai wujud keberhasilannya dalam menjalankan kepemimpinan. Padahal nilai PDB/kapita/tahun (income per kapita) ini, sama sekali tidak dapat mencerminkan pemerataan dan kemakmuran rakyat. Sebab tolok ukur tersebut hanya menunjukkan nilai rata-rata. Banyak terjadi, sebagian kecil orang di dalam suatau negara, memiliki kekayaan yang melimpah, sedangkan sebagian besar lainnya justru hidup dalam kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Indonesia sebelum era krisis, tidak menggambarkan bahwa yang mengalami pertumbuhan adalah unit-unit usaha yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, justru sebaliknya yang mendorong pertumbuhan adalah unit-unit usaha yang dimiliki orang asing dan para konglomerat. Jadi selama ini malah usaha milik orang asing yang ditumbuhkan pemerintah bukan usaha dalam negeri, bukan pula usaha yang digeluti oleh sebagian besar masyarakat tetapi usaha yang digeluti oleh para konglomerat.

Dengan demikian, untuk mengetahui perkembangan pembangunan dan perekonomian, seharusnya yang diutamakan dan menjadi target adalah indikator-indikator yang lebih menyentuh bagaimana gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya. Indikator tersebut misalnya terpenuhi tidaknya kebutuhan-kebutuhan primer setiap warga negara. Hal ini bukan berarti mengabaikan pertumbuhan ekonomi, tetapi hanya tidak menjadikannya sebagai target utama dan asas pembangunan.

Memang untuk menghitung indikator-indikator tersebut dalam kondisi sekarang cukup sulit, juga perlu definisi dan standar atas indikator tersebut. Tetapi ini harus diusahakan, agar kita mendapatkan gambaran yang jelas dan riil sehingga diharapkan kebijakan-kebijakan pemerintah tidak salah arah lagi. Apalagi tidak terasa, sudah 62 tahun negeri ini merdeka. Sayang cita-cita kemerdekaan yang selama ini dicanangkan -kemerdekaan hakiki, keadilan, kemakmuran, kesejahteraan dan lainnya, tidak pernah terwujud hingga hari ini.

B. Fenomena Ekonomi Sektor Riil

Sejak krisis ekonomi tahun 1998 melanda negeri kita, perekonomian makin menurun baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pemicunya adalah sektor nonriil atau moneter.  Permasalahan di sektor ini menyebabkan pula timbulnya permasalahan sektor riil. Harga-harga barang dan jasa naik bukan karena hukum permintaan dan penawaran (supply and demand), namun karena suku bunga perbankan naik dan uang banyak beredar dipasar uang, pasar modal, bursa saham, valuta asing dibandingkan di pasar barang dan jasa (masyarakat).

Pertumbuhan ekonomi berkisar 4% dipastikan tidak mampu menurunkan kemiskinan. Berdasarkan realitas ini, pemerintah telah menetapkan target laju pertumbuhan ekonomi pada 2007 sebesar 6,3%, lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi pada 2006 yang diperkirakan sebesar 5,6%.
Dalam pertumbuhan ekonomi yang menjadi penyumbang terbesar di Indonesia seharusnya adalah pergerakan ekonomi sektor riil berupa pertanian, perikanan/kelautan, perindustrian, perdagangan, transportasi, pariwisata dan usaha sektor jasa dan sebagainya) bukan pergerakan ekonomi sektor nonriil berupa pasar uang, pasar modal, bursa saham, investasi asing, utang luar negeri, perbankan dan sebagainya.

Faktor utama penyebab belum bergeraknya sektor riil yakni pemerintah belum mempunyai visi dan misi mengarahkan kebijakan ekonomi dengan memberdayakan pengelolaan sumber daya alam dibidang :pertambangan, pertanian, kehutanan, kelautan, perdagangan, perindustrian dan inftastruktur lainnya. Adapun Instruksi Presiden  Nomor 6 Tahun 2007 tentang kebijakan Percepatan Pengembangan sektor riil dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Inpres ini untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran serta kemiskinan. Pemerintah memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi rata-rata 6 persen pada tiga triwulan terkhir 2007, pemerintah dan DPR menargetkan pertumbuhan 6,3 persen pada tahun ini dan 6,6-6,9 persen pada tahun 2008 tapi itu adalah inpres semata namun sepenuhnya tidak membumi.

Sebagai bukti konkrit adalah terdapat tujuh sektor riil mengalami penurunan  produksi contohnya: pertambangan dan penggalian yang turun menjadi 2 % dari 5,6% pada triwulan I. Kemudian sektor listrik, gas,air bersih 5,9% dari 8,2%, konstruksi 8% dari 9,3%, perdagangan, hotel dan restoran 6% dari 8,5% keuangan, real estat dan jasa perusahaan 6,8% dari 7,1% dan jasa-jasa 6,6% dari 7%. Bidang tenaga kerja sangat serendah Bappenas menghitung, tahun 2006 penyerapan/permintaan tenaga kerja setiap satu persen pertumbuhan ekonomi hanya 42.000 orang.Padahal, pada tahun 2001 mencapai 253.000 dan tahun 2003 sebesar 248.000 orang. Mengutip survei Bank Dunia, indeks kekakuan tenaga kerja Indonesia sebesar 57. Ini jauh lebih buruk dari indeks kekakuan Malaysia sebesar 10, Thailand sebesar 18, dan China sebesar 30.

Laporan International Institute for Management Development, dalam World Competitiveness Yearbook (berbagai tahun), menunjukkan, dari 2001 hingga 2006, posisi daya saing Indonesia selalu di posisi nomor buncit dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Bahkan, Vietnam sang kapitalis baru yang berhaluan sosialis.

Namun, peningkatan daya saing itu hanya dalam kaitan perbaikan indikator makro. Di sisi lain, sektor mikro tak banyak mengalami perbaikan, bahkan cenderung memburuk dengan timbunan persoalan dalam negeri yang tak pernah diselesaikan secara tuntas, plus pukulan dari negara-negara lain (seperti Cina dan Vietnam) yang belakangan makin agresif berkat back-up habis-habisan dari pemerintah mereka. Dengan pemahaman yang rasional seperti ini, jelaslah faktor-faktor Pertumbuhan ekonomi berkisar 4% dipastikan tidak mampu menurunkan kemiskinan. Berdasarkan realitas ini, pemerintah telah menetapkan target laju pertumbuhan ekonomi pada 2007 sebesar 6,3%, lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi pada 2006 yang diperkirakan sebesar 5,6%.

Lebih menyedihkan, indikator makro yang bagus tersebut juga tak menyentuh sama sekali kehidupan puluhan juta penduduk Indonesia yang dari tahun ke tahun praktis tak mengalami perbaikan hidup. Bahkan, tak sedikit dari mereka terus tergradasi kualitas hidupnya, hari demi hari, hingga akhirnya terjungkal ke jurang kemiskinan.

Bank Dunia, dalam penelitian mutakhirnya, mengumumkan bahwa sekira 109 juta rakyat Indonesia hidup dengan pengeluaran di bawah 2 dolar (sekira Rp 18 ribu) per hari. Data dari Badan Pusat Statistik tak jauh beda: 17,76% rakyat Indonesia hidup dalam garis kemiskinan dengan penghasilan tak lebih dari 1,55 dolar per hari. Malahan, terdapat sekira 7% dari total penduduk Indonesia yang cuma mampu belanja untuk hidup di bawah 1 dolar per hari.

Dalam jangka sangat pendek, fenomena uncoupling perekonomian seperti itu mungkin bisa diterima. Namun, akan sangat berbahaya apabila kepincangan itu dibiarkan berlarut-larut. Sebab, di mana pun, sektor riil selalu menjadi pijakan terkuat bagi perekonomian suatu bangsa. Krisis kawasan yang meledak di pertengahan 1997 seharusnya mengajarkan pada pencetus kebijakan, bahwa tanpa ditopang sektor riil yang kokoh, suatu negara akan sangat rentan terhadap guncangan dari luar. Contohnya, Indonesia yang paling rapuh sektor riilnya dan terbukti paling lama pulih dari krisis dibanding bangsa-bangsa lain di Asia seperti Thailand, Malaysia, bahkan Filipina.

Pergerakan ekonomi Indonesia  didominasi oleh sektor finansial. Dominasi ini terjadi juga di tingkat global. Sejak tahun 1980-an, sektor finansial di tingkat global mengalami revolusi yang luar biasa, dengan munculnya berbagai instrumen investasi yang makin rumit. Di tengah kolapsnya sektor riil, pesatnya sektor finansial bisa memunculkan "ekonomi balon".

Sektor finansial Pada tahun 2005, majalah The Economist pernah memuat ulasan perkembangan finansial global. Judul depannya: "The New King of Capitalism". Pada abad ekonomi finansial ini, para pemain (investor) di pasar finansial adalah raja baru dalam ekonomi kapitalis.Majalah ini mencatat, dalam periode 2003-2005 pasar ekuitas global tumbuh 60 persen. Jika dihitung selama sepuluh tahun terakhir, perkembangannya mencapai 3.000 persen. Rupanya, liberalisasi finansial yang mulai pesat terjadi di era 1980-an telah menuai hasil yang spektakuler.

Meski begitu, para ahli ekonomi finansial sebenarnya juga telah mengingatkan: pesatnya sektor finansial di negara sedang berkembang sangat riskan terhadap krisis ganas. Pada dasarnya, liberalisasi finansial akan diikuti dengan kerawanan finansial yang bisa berakhir dengan krisis finansial. Dalam sistem keuangan yang liberal, krisis nilai tukar kadang datang bersama krisis perbankan. Hasilnya, krisis ganda (twin crisis) yang berbahaya.

Di Indonesia, kausalitas antara liberalisasi finansial dan krisis terlihat begitu sahih. Akibat terlalu terekspose pada sistem finansial global, periode liberalisasi finansial diikuti dengan masa krisis yang ganas. Hingga kini, setelah hampir 10 tahun, dampaknya terhadap kinerja investasi, pertumbuhan ekonomi dan penyerapan sektor riil belum bisa diatasi. Parahnya, krisis yang disebabkan oleh liberalisasi tanpa regulasi dipecahkan dengan dosis liberalisasi yang makin tinggi.

Sementara aturan (governance) dibiarkan terkantung-katung tak menentu. Salah satunya hasil penelitian menyebutkan, dengan membandingkan laju pertumbuhan sektor perdagangan (tradable) dan nonperdagangan (nontradable). Pada masa cerah di mana kredit dikucurkan deras (lending boom), sektor nonperdagangan akan mengalami perkembangan yang lebih cepat ketimbang sektor perdagangan. Penelitian sederhana memberi ilustrasi empiris yang agak berbeda.

Guna mendeteksi kesempatan pendanaan yang tak seimbang (asymmetric financing opportunity) di antara kedua sektor, studi ini mengukur sensitivitas hubungan antara aliran kas (cash flow) dan tingkat investasi perusahaan.

Hasilnya, sebelum krisis sektor perdagangan memang memiliki kendala dalam pendanaan (financing constraints) yang lebih besar ketimbang sektor nonperdagangan. Kredit cenderung mengucur lebih besar ke sektor nonperdagangan daripada ke sektor perdagangan.

Ada indikasi ekonomi kita justru tumbuh makin ”tidak riil” setelah krisis. Data Bank Dunia menunjukkan, tahun 2004 pertumbuhan sektor perdagangan (tradable) di Indonesia 2,9 persen, sementara sektor nonperdagangan (nontradable) 7,2 persen. Dan pada tahun 2005 pertumbuhan kedua sektor menjadi 3,5 dan 8 persen. Perbedaannya cenderung melebar. Sebagai catatan, sektor pertanian (bagian dari sektor tradable) hanya tumbuh 2,1 persen pada tahun 2004 dan 2,5 persen pada tahun 2005. Jelas, sektor nontradable makin meninggalkan sektor tradable.

Menurut tesis Krugman, ekonomi balon terjadi karena dominasi sektor nontradable, terutama properti. Di Indonesia, indikasi terjadinya ekonomi balon juga bisa dilihat dari tingginya ekspektasi di bursa saham. Pada Januari 2006, nilai tengah (median) dari persentase perkembangan perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta mendekati 3,3 persen (paling tinggi di seluruh kawasan). Sementara Malaysia hanya tumbuh 1,4 persen, Thailand 2 persen, dan Korea 2,1 persen.

Bisa jadi benar, ekonomi kita sedang penuh dengan janji, harapan, dan eforia yang tidak riil. Sektor finansial mengalami perkembangan yang begitu pesat, sementara sektor riil masih tetap kolaps. Sangat ironis, dana pihak ketiga yang disimpang di SBI jumlahnya sudah mencapai lebih dari Rp.263 triliun. Jumlah itu sudah hampir menyamai besaran uang yang beredar di masyarakat Rp. 272 triliun. BI harus menyediakan Rp. 23 triliun untuk bunga. Bahkan ada potensi, SBI bisa mencapai Rp.400 triliun jika kondisi kelebihan likuiditas ini tidak terserap disektor riil. Artinya uang hanya berputar disektor keuangan saja.

C. Menggerakkan Ekonomi Berbasis Riil

Di Indonesia bila ingin maju seharusnya kebijaksanaan ekonomi berbasis riil karena mempunyai potensi sumber daya alam (pertanian, dan perikanan/kelautan), sumber daya ekonomi (perdagangan dan industri) dan Sumber Daya Manusia (jumlah penduduk yang banyak). Senada Dr.Abdurahman Al-Maliky dalam kitab Siyasah al-Iqtishadiyyah al-mutslah (Polilitik Ekonomi Islam) sumber-sumber ada empat macam yaitu Ekonomi berbasis riil terdiri dari : pertanian, perindustrian, perdagangan, jasa manusia. Pertama, Pertanian sendiri asalnya didasarkan pada peningkatan produksi pertanian dengan cara intensifikasi pertanian (ta’miq) yaitu usaha untuk meningkatkan hasil (produksi) bumi, ekstentifikasi (tausi) yaitu menambah luas tanah yang ditanami.

Di Indonesia  mempunyai 300.000 hektar lahan kering terbengkalai di Pulau Jawa. Indonesia jumlah lahan kering adalah sebesar 11 juta hektar, yang sebagian besar berupa lahan tidur.Jenis lahan lain yang masih potensial adalah pemanfaatan lahan lebak dan pasang surut.Luas lahan pasang surut di Indonesia diperkirakan mencapai 20,19 juta hektar dan sekitar 9,5 juta hektar berpotensi untuk pertanian.

Kedua, Perindustrian,  didasarkan pada perindustrian Negara. Dan jalannya hanya satu, yaitu pertama-tama pengadaan alat-alat dan dari situ muncul banyak cabang industri. Industri merupakan cabang yang penting dari asas-asas kehidupan ekonomi bagi umat. Industri tentunya harus sesuai dengan hukum syara sesuai dengan kaidah “status hukum industri menurut apa yang diproduksi”.

Dalam menentukan industri itu termasuk kepemilikan individu atau kepemilikan umum adalah syara’ dalam hal ini negara yang menentukan. Harta benda itu tidak sah menjadi kepemilikan individu, sebab tiga macam: pertama, barang tambang yang jumlahnya tidak terbatas, contoh perak, besi, tembaga, minyak, air raksa dan lain-lain. Kedua, sumber daya alam yang sifat pementukannya menghalangi untuk dimiliki individu secara perorangan. Ketiga, apa yang termasuk kebutuhan-kebutuhan kelompok, yang bila tidak terpenuhi bagi kelompok, maka kelompok akan bertebaran untuk mencarinya seperti air, tempat gembalaan dan api, berdasarkan sabda Rasulullah saw:

“Kaum muslimin itu berserikat dalam tiga hal: air, pegembalaan dan api” (HR. Ahmad, Abu Daud).

Di Indonesia Industrialisasi semakin lemah. Industrialsisasi dibidang perminyakan seharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah harus mengelolah industri secara mandiri tidak diserahkan kepada pihak asing mulai dari hulu sampai hilir. Contoh pendapatan Freeport US$ 4,2 milyar dolar (tahun 2005) plus potensi penadapatan blok cepu US$ 700 juta sekitar 1,2 milyar pertahun.

Ketiga, Perdagangan sendiri dimana terjadi proses jual beli, yaitu pertukaran harta dengan harta, baik perdagangan dalam negeri maupun luar negeri yaitu pertukaran yang terjadi di Negara-negara yang tidak tuduk kepada kekuasaan Negara.Bila kita mencermati seharusnya perdagangan dalam negeri diefektifkan menggenjot produksi hasil bumi dan migas untuk mengekspor malah pemerintah banyak mengimpor dari luar negeri contoh susu,beras dll.

Keempat, Tenaga manusia (Jasa) yang merupakan sumber yang penting dari sumber-sumber kekayaan adalah pekerjaan yang dilakukannya, baik bersifat akal (mental) maupun badan  (fisik). Oleh sebab itu orang yang menjalankan pekerjaan ini dinamakan pekerja (’ummal). Istilah yang lebih tepat ialah buruh (ujara’, jamak ’ajiir), sebab pokok bahasannya adalah pokok bahasan ujaran bukan pokok ’ummal (para pekerja). Allah menjadikan pemberian upah sebagai imbalan dari penyusuan sesuai firman Allah Swt:” Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upah mereka” (Ath-Thalalq (65):6).

Di Indonesia para gaji/upah dosen, guru, pegawai,karyawan  sangat minim seharusnya mendapatkan gaji yang layak. Sumber-sumber ekonomi lain semisal dari sektor pariwisata,transportasidan sebagainya.bBila sumber-sumber ekonomi diatas digerakkan oleh pemerintah kemudian didistribusikan mekanisme pasar barang dan jasa kemasyarakat maka pertumbuhan semakin nyata (riil).Masyarakat Indonesia akan hidup layak baik kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

Tetapi secara empirik Indonesia didominasi oleh pasar uang, bursa saham, perbankan dipengaruhi oleh pasar global. Yang spektakular adalah pertumbuhan bond market dan money market, tentu diikuti dengan secondary market yang sangat fantastis. Pertumbuhannya melibas pertumbuhan perdagangan di sektor riil.  Ini berakibat adanya ketidakseimbangan ekonomi, terutama  pasar uang dan pasar saham (yang bersifat non-riil) dengan pasar barang atau jasa (yang bersifat riil).

Oleh karena itu Sistem moneter dalam Islam antara money (uang).Money sebagai public goods adalah flow consept. Money adalah milik masyarakat sehingga tidak boleh ada penimbungan uang (dibiarkan tidak beredar) dilarang karena akan mengurangi jumlah uang yang beredar.Semakin cepat money berputar dalam perekonomian akan semakin baik bagi ekonomi masyarakat.Fungsi uang dalam Islam sebagai alat tukar saja, dengan basis  emas/dinar (1 dinar syar’i beratnya 4,25 gram) dan perak/dirham (1 dirham syar’i beratnya 2,975 gram), maka ekonomi digerakkan sektor riil saja.

Tidak akan ada sektor non-riil (dalam arti orang berusaha menarik keuntungan dari mengkomoditaskan uang dipasar uang, bank, pasar modal, bursa saham dan sebagainya).Dengan fungsi uang seperti ini dipastikan uang yang beredar akan bertemu dengan barang dan jasa, bukan sesama uang seperti terjadi pada transaksi perbankan atau pasar modal dalam sistem kapitalis.Akibatnya pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat sehinga lapangan pekerjaan terbuka, pengangguran bisa dikurangi, kesejahteraan akan meningkat. Semua pertumbuhan  itu berlansung secara optimis tanpa ada kekhawatiran terjadi kolaps seperti pertumbuhan ekonomi balon (bubble economi growth) yang semu atau tidak riil.

 

Add comment


Security code
Refresh

Online Support

Komentar Terbaru

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini238
mod_vvisit_counterMinggu ini238
mod_vvisit_counterBulan ini238
mod_vvisit_counterSemua hari373906

We have: 87 guests online
IP Anda: 54.167.195.84
 , 
Today: Agus 20, 2017