• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
home : Artikel : Seputar UKM : Pemberdayaan UKM Menuju Ekonomi Masa Depan
Pemberdayaan UKM Menuju Ekonomi Masa Depan PDF Cetak E-mail
Seputar UKM
Selasa, 21 Desember 2010 15:15

A.    Pengertian dan Karakter Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Pengertian dan karakter usaha kecil dan menengah di Indonesia masih beragam dan tergantung dari konsep yang digunakan. Usaha Kecil masih sering identik dengan pengusaha golongan ekonomi lemah sehingga sampai saat ini masih banyak perbedaan pendapat tentang definisi Usaha kecil.

Kriteria usaha kecil di Indonesia berbeda–beda tergantung pada fokus permasalahan yang dituju dan di instansi yang berkaitan dengan sektor ini. Badan pusat Statistik (BPS) secara konsisten sejak tahun 1974 menggunakan pedoman jumlah tenaga kerja dalam mendefinisikan usaha kecil bilamana suatu usaha menggunakan jumlah tenaga kerja antara 5 dan 19 orang dikategorikan sebagai Usaha Kecil.

Departemen perindustrian, pada tahun 1990, mengemukakan kriteria usaha kecil dari sisi finensial, yaitu usaha yang nilai asetnya (tidak termasuk rumah dan tanah), dibawah Rp. 600.000.000. sementara menurut Kamar dagang dan industri (KADIN), sektor usaha yang tergolong kecil kalau memiliki modal aktif di bahwa Rp. 150.000.000. dengan turn over di bawah Rp. 600.000.000 per tahun, kecuali untuk sektor kontruksi dengan batasan memiliki modal aktif dibawah Rp. 250.000.000. dengan turn over dibawah Rp. 1 milyar per tahun.


Pada tahun 1990 Bank Indonesia menentukan kriteria usaha kecil dari sisi finansial, yaitu usaha yang asetnya (tidak termsuk tanah dan bangunan), dibawah Rp. 600.000.000.

Dengan adanya Undang-undang tentang Usaha Kecil, maka paling tidak ada acuan formal tentang pengertian usaha kecil. Di dalam UU No.9 /1999 tentang Usaha Kecil disebutkan bahwa usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih/hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur didalam Undang-undang ini. Untuk lebih jelas dengan menggunakan angka nilai asset neto, dijelaskan dalam UU No.9 /1999 ditetapkan bahwa Usaha kecil adalah suatu unit usaha yang memiliki nilai asset neto (tidak termasuk tanah danbangunan) yang tidak melebihi Rp. 200 juta, atau penjualan per tahun tidak lebih besar dari 1 miliar.

Sedangkan menurut Inpres No. 10/1999 tersebut, Usaha Menengah adalah suatu unit dengan nilai asset neto (di luar tanah dan gedung) antara Rp 200 juta hingga Rp 10 miliar.

Definisi yang paling baru dan mengakomodasi semua aspek atau kriteria yang dipakai oleh berbagai institusi (Hajati, 2003:46), yaitu:

  1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1 milyar.
  3. Milik Warga Negara Indonesia.
  4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahan yang dimiliki, dikuasai ataupun berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Besar.
  5. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.


Menurut Hudha Sakti (2006), komunitas usaha kecil dan menengah (UKM) bagian dari sistem ekonomi Indonesia yang sangat strategis dalam mendorong dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi ditinjau dari berbagai aspek yang dimilikinya, yaitu :

  1. Kemampuan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang relatif rendah diperkirakan daya serap pada sektor UMKM mencapai 79,04 juta tenaga kerja atau 99,4 % dari total angkatan kerja yang bekerja.
  2. Aktivitas bisnis UMKM mengisi semua sektor ekonomi diantaranya pertanian, perdagangan, jasa, industri dan sebagainya.
  3. Kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan yakni mencapai sedikitnya 56,72 % dari total PDB
  4. Proses produksi lebih banyak memanfaatkan bahan baku lokal, dan
  5. Agregasi atau jaringan UMKM memperkuat perekonomian lokal maupun nasional.


Adanya batasan mengenai usaha kecil di Indonesia yang masih beragam menunjukkan ketidak seriusan kita dalam menentukan mana yang disebut usaha kecil itu. Criteria usaha kecil di Indonesia berbeda – beda tergantung pada focus  permasyalahan yang dituju dan diinstansi yang berkaitan dengan sector ini. Biro pusat statistik (BPS), misalnya menggunakan ukuran jumlah tenaga kerja, sementara menurut Kamar dagang dan industri (KADIN), sector usaha yang tergolong kecil tergantung modal aktif, adapun menurut UU No 9 tahun 1995 tentang usaha kecil, yang dimaksud sector usaha kecil adalah mengacu pada kekayaan bersih.

Disamping itu, bang Indonesia membedakan adanya usaha keci dan usaha mecro. Berdasarkan surat keputusan surat direksi bank Indonesia No. 31/24/KEP/DIR tanggal 5 mei 1998 tentang proyek kredit micro. Yang dimaksud usaha mecro adalah usaha yang dijalan kan oleh rakyat miskin yang mempunyai ciri – cir dimiliki oleh keluarga.mempergunakan, teknologi sederhana, memanfaatkan sumber daya local, lapangan usahanya mudah dimasuki, dan ditinggalkan dan penelitian ini batasan terhdap usaha kecil mengacu pada rumusan yang dilakukan oleh UU No. 9 tanhun 1995 tentang usaha kecil.

Mizer mendefenisikan sector usaha kecil, sebagai interpreneurial organitation yang mememiki cirri antara lain struktur organisasi mereka sangat sederhana, mempunyai karekter khas, tanpa elaborasi. Biasanya tanpa staf yang berlebihan, pembagian kerja yang kendur, dan memiliki hirarki menejer kecil. Aktivitasi mereka hanya sedikit yang diformalkan yang sangat sedikit mengenakan  proses perancanaan dan jarang sekali mengadakan perlatih karyawan dan manejer mereka. Cirri lain, mereka sulit membedakan antara asset pribadi dan asset prusahaan.

Sistem akuntansinya juga kurang baik, bahkan jarang menggunakan sistem akutansi. Di Amerika Serikat, aturan sector usaha kecil ditentukan berdasarkan jumalah penjualan untuk sector  jasa dan karyawan untuk sector manufaktur. Untuk sector jasa sendiri terdapat ukuran kuantitatif yang berbeda, yaitu hasil perdagangan sebesar US$ 22 juta, dan jasa konstruksi sebesar US$ 9,5 juta, untuk sector industri manufaktur, yang dikategorikan sebagai sector usaha kecil jika karyawannya di bawah 1.500 orang.

Penelitian yang dilakukan lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LM-FEUI) pada tahu 1994 menemukan karekteristik usaha kecil di Indoneska sebagai berikut :

  1. Hampir setengah perusahaan kecil hanya menggunakan kapasitas terpasang 60% atau kurang. Hal ini disebabkan anata lain kesalahan dalam perencaaan (terbatasnay visi pengusaha atau sekadar ikutan –ikutan) dan ketidak mampuan memperbesar pasar.
  2. Lebih dari setengah perusahaan kecil didirikan sebagai pengembangan dari usaha kecil-kecilan.
  3. Masalah utama yang dihadapi berbeda menurut terhadap pengembangan usaha. Pada masa persiapan  (sebelum investasi) terdapat dua masalah yang menonjol, yaitu itu permodalan dan kemudahan berusaha (lokasi dan perijinan). Pada tahap selanjutnya setor usaha kecil menghadapi masalah yang tidak kalah peliknya, yaitu pemasaran ditambah dengan permodalan dan hubungan usaha. Pada tahap peningkatan usaha, penguasa kecil menghadapi persoaalan  permodalan dan pengadaan bahan baku.
  4. Umumnya sukar untuk meningkatkan pangsa pasar, bahkan cendrung mengalami penurunan usaha, karean kekurangan modal, tidak mampu memasarkan dan kekurangan keterampian teknis dan adminstrasi.
  5. Tingkat ketergantungan terhadap bantuan pemerintah berupa permodalan, pemasaran dan pengadaan bahan baku relatif tinggi.
  6. Hampir 60% usaha kecil masih menggunakan teknologi yang tradisional.
  7. Hampir 70% usaha kecil melakukan pemasaran langsung kepada konsumen.
  8. Sebagian besar pengusaha kecil dalam memperoleh bantuan perbankan merasa terlalu rumit dan dokumen yang harus dipersiapkan sukar dipenuhi.

Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah, termasuk di Indonesia. Usaha Kecil & Menengah (UKM) ini juga sangat berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan UKM juga sangat produktif dalam menghasilkan tenaga kerja baru & juga dapat menambah jumlah unit usaha baru yang mendukung pendapatan rumah tangga dari UKM tersebut.

Usaha Kecil & Menengah (UKM) juga memiliki fleksibilitas usaha yang bagus jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas besar. Dulu UKM belumlah mendapatkan perhatian yang penuh dari pemerintah, tapi sekarang pemerintah sedang menggalakkan program-program untuk peningkatan usaha kecil & menengah (UKM) yang ada di Indonesia serta memberikan perhatian yang khusus kepada UKM-UKM tersebut.

B.    Daya Tahan UKM Di Masa Krisis

Sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan salah satu motor lokomotif yang krusial bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di banyak negara di dunia. Di negara maju, seperti Jepang, tingkat pertumbuhan ekonomiyang sangat cepat sering dikaitkan dengan besaran sektor usaha kecil.

Di negara Amerika Serikat sumbangan UKM sangat besar dalam penciptaan lapangan kerja sejak Perang Dunia II (Anderson; dalam Partomo, 2004:12-13). Dalam hal ini, negara-negara berkembang mulai mengubah orientasinya dengan memberdayakan (empowering) sektor UKM karena sangat pentingnya peranan dan sumbangan UKM tersebut.

Eksistensi sektor UKM di dalam proses pembangunan ekonomi negara-negara berkembang terdesak dan tersaingi oleh sektor usaha skala besar1serta sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial, seperti tingginya jumlah kemiskinan, besarnya pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidakmerata antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan, serta masalah urbanisasi dengan segala efek–efek negatifnya.

Setidaknya terdapat tiga alasan yang mendasari negara berkembang belakangan ini memandang penting  keberadaan UKM  (Berry, dkk, 2001).  Alasan pertama adalah karena kinerja UKM cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kedua, sebagai bagian dari dinamikanya, UKM sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. Ketiga adalah karena sering diyakini bahwa UKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas ketimbang usaha besar.  Kuncoro (2000a) juga menyebutkan bahwa usaha kecil dan usaha rumah tangga di Indonesia telah memainkan peran penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha dan mendukung pendapatan rumah tangga

Pengalaman saat krisis ekonomi melanda Indonesia telah membuktikan bahwa kegiatan ekonomi rakyat kecil dalam bentuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan bagian terbesar dalam kegiatan ekonomi masyarakat yang mampu bertahan menghadapi badai krisis. Usaha kecil dan menengah (UKM) tersebut telah memberikan kontribusi besar dalam ekonomi Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha (establishment) maupun dari segi penciptaan lapangan kerja.

Krisis yang melanda Indonesia sekitar tahun 1998 ternyata membawa sisi positif bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Sektor yang tetap berdiri tegap ditempa krisis tersebut membuat sebagian besar perbankan mengalihkan strateginya yang tadi fokus ke korporasi menjadi ritel, termasuk UKM. Tak mengherankan bila UKM kemudian menjadi primadona karena karakteristiknya yang tahan terhadap goncangan krisis moneter.

Ada berbagai sebab yang membuat sector usaha kecil bisa bertahan di masa krisis. Salah satunya, sector ini tidak tergantung pada bahan baku impor dalam proses produksinya, sehingga biaya produksinya tidak terpengaruh oleh melonjaknya nilai rupiah terhadap dollar. Malahan, kalau produknya diekspor, keuntungan yang diperoleh dapat bertambah.

Alasan lain bagi usaha yang bermodalkan pinjaman, sector usaha kecil tidak mendapat pinjaman dari mata uang asing. Sumber dana usaha kecil umumbya berasal dari dalam negeri. Berbeda dengan sector usaha besar yang sebagian masih tergantung pada bahan baku impor. Sehingga, depresiasi rupiah mempunyai penfaruh yang sangat besar pada pembengkakan biaya produksinya. Demikian juga, suimber dana sector usaha besar bagian diperoleh dari pinjaman luar negeri, sehingga penurunan nilai rupiah terhadap dollar mempengaruhi peningkatan biaya bunga yang ditanggun perusahaan.

Potensi UKM di Indonesia dapat dilihat dari survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistk (BPS) dan Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menegkop & UKM)  terhadap usaha-usaha kecil termasuk usaha-usaha rumah tangga atau mikro. Hasil survei menunjukkan usaha mikro pada tahun 2000 dengan jumlah total penjualan (turn over) setahun yang kurang dari Rp. 1 milyar) meliputi 99,9 persen dari total usaha-usaha yang bergerak di Indonesia. Sedangkan usaha-usaha menengah berupa usaha-usaha dengan total penjualan tahunan yang berkisar antara Rp. 1 Milyar dan Rp. 50 Milyar meliputi hanya 0,14 persen dari jumlah total usaha. (BPS, 2000). Dengan demikian, potensi UKM sebagai keseluruhan meliputi 99,9 persen dari jumlah total usaha yang bergerak di Indonesia.

Perkembangan kegiatan usaha kecil dan menengah (UKM) menunjukkan perkembangan pesat dari tahun ke tahun. Dalam konteks usaha ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2006 jumlah usaha mikro dan kecil di luar sektor pertanian telah mencapai 19,3 juta kegiatan atau sebesar 77,7 persen, usaha menengah mencapai 5,2 juta atau 21 persen, dan usaha besar 500.000 atau 2 persen. Sementara jika dikaitkan dengan struktur ekspor Indonesia tahun 2005, potensi UKM justru baru mencapai 14,76 persen, jauh lebih kecil dibandingkan dengan ekspor usaha besar yang mencapai 85,24 persen.

Data terbaru tentang potensi UMKM menunjukkan keberadaannya sebesar 48,9 juta unit usaha pada tahun 2006 dengan kegiatan usaha yang mencakup hampir semua lapangan usaha, serta tersebar di seluruh tanah air. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM menjadi semakin strategis untuk mendukung peningkatan produktivitas, penyediaan lapangan kerja yang lebih luas, dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin.

Kegiatan UMKM pada tahun 2006 menyerap hampir 96,2 persen dari seluruh pekerja yang berjumlah 85,4 juta pekerja. Kontribusi UMKM terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun yang sama adalah sebesar 53,3 persen dengan laju pertumbuhan nilai tambah sebesar 5,4 persen. Sementara itu, jumlah koperasi pada tahun 2006 telah mencapai 140 ribu unit yang tersebar di seluruh propinsi, dengan anggota sebanyak 28,6 juta orang.

C.    Paradigma Pemberdayaan UKM

Pemberdayaan atau empowerment dari kata power dapat diartikan sebagai "daya”. Daya dalam arti kekuatan disini berasal dari dalam, tetapi dapat diperkuat dengan unsur-unsur penguatan yang diserap dari luar. la merupakan sebuah konsep untuk memotong lingkaran setan yang menghubungkan power dengan pembagian kesejahteraan.

Terdapat beberapa pengertian dan Indikator pemberdayaan yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu :

  1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995:56).
  2. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial (Swift dan Levin (1987:xiii).
  3. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport, 1984:3).
  4. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya…Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, et al., 1994:106).
  5. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk (a) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-baran dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (b) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Berdasarkan definisi-definisi pemberdayaan di atas, dapat dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.


Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.


Keadaan keterbelakangan seperti yang terjadi pada UKM misalnya, disebabkan antara lain karena ketidakseimbangan dalam pemilikan atau akses pada sumber-sumber power. Proses historis yang panjang menyebabkan terjadinya power disenfrenchisement atau dispowerment, yakni peniadaan power pada sebagian besar masyarakat. Akibatnya, maka lapisan masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap aset produktif yang umumnya dikuasai oleh mereka yang "memiliki power".
Pada gilirannya keterbelakangan secara ekonomi mengakibatkan mereka makin jauh dari kekuasaan.

Begitulah lingkaran itu berputar terus. Oleh karena itu pemberdayaan bertujuan dua arah. Pertama, melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan. Kedua, memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Kedua-duanya harus ditempuh, dan menjadi sasaran dari upaya pemberdayaan. The Commission on Global Government (Mandela, 1995) menyatakan bahwa pemberdayaan tergantung pada kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, karena kemiskinan mencerminkan ketiadaan pilihan bagi seseorang. Kepastian ekonomi adalah esensial agar masyarakat mempunyai kemandirian dan kemampuan untuk menguasai power.


Dalam hal ini, Ginandjar Kartasasmita (1986) mengungkapkan, upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Di sini titik tolaknya adalah bawa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yag dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena, kalau demikian masyarakat itu akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.


Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain penciptaan iklim dan suasana. Pe-nguatan ini melingkupi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang belaku untuk semua tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.


Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus di lihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.
Banyak kalangan seperti dari birokrat pemerintahan, pengusaha, hingga pengamat ekonomi, seolah tersadar bahwa peran UKM tidak bisa dikesampingkan lagi. Posisinya yang tegar dan andal menjadi kekuatan dalam pembangunan perekonomian nasional. Banyak pengusaha UKM begitu menikmati manisnya buah perjuangan dalam usahanya dibandingkan pengusaha kelas konglomerat yang berjatuhan.


Namun seiring pulihnya perekonomian nasional, posisi UKM kembali seperti akan tergerus roda zaman. Ada kesan pula bahwa pengusaha skala besar cenderung ditempatkan pada posisi yang lebih baik dibanding pengusaha kecil menengah. Karena itu, berbagai upaya untuk lebih berpihak kepada pemberdayaan UKM tentu harus disambut baik.


Sudah saatnya berbagai kendala yang kerap menghadang langkah UKM harus mendapat jalan keluar yang semestinya. Apalagi, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berkeinginan untuk menciptakan 20 juta UKM baru pada 2020.


Harus diakui bahwa upaya-upaya yang mencolok untuk lebih memberdayakan sektor tersebut belum terlalu terlihat. Kendati ada, gegap gempitanya paling-paling berkaitan dengan perayaan suatu even yang sifatnya lebih seremonial. Setelah perayaan berakhir, langkah pengembangan UKM seperti tertatih-tatih lagi.


Untuk pemberdayaan UKM, solusi yang bisa dilakukan setidaknya diperlukan peran  pemerintah berupa political will. Perlu ada dulu kemauan pemerintah untuk mengalokasikan dananya dalam APBN seperti yang dilakukan beberapa negara yang berhasil membantu UKM. Beban ini merupakan beban sosial yang benar-benar harus dianggarkan dalam APBN.


Selain itu diperlukan pula adanya regulasi yang bisa mencegah persangingan tidak sehat. Sehingga perlu diatur sedemikian rupa mana porsinya pemerintah, porsinya bank umum maupun lembaga-lembaga keuangan lainnya.


Menurut Aburizal Bakrie (Ical) dalam bukunya Merebut Hati Rakyat, secara ilmiah sudah banyak dibuktikan oleh para ekonomi atau ahli kebijakan publik bahwa perekonomian suatu bangsa dapatlah dirangsang pertumbuhannya dengan kebijakan pemerintah. Untuk itu, tentu akan ada risiko yang harus diambil. Misalnya, masalah investasi dalam pembangunan infrastruktur.


Tidak boleh tidak, pertumbuhan perekonomian harus dirangsang oleh negara, terutama di tengah seretnya investasi swasta. Kalah terjadi inflasi, sebagai akibanya adalah apa yang disebut Keynes sebagai demand pull inflation. Namun, ini hanya akan bersifat sementara. Efek snowball (bola salju) yang lebih menyejahterakan akan terjadi. Kunci pembangunan ekonomi kita ke depan adalah pembangunan sektor UKM.


Langkah yang sekarang berkembang berupa kemitraan UKM dan pengusaha besar di kawasan industri, bisa diartikan bahwa pemberdayaan UKM tidak sekadar sloganSelanjutnya, kawasan industri lainnya juga perlu diimbau peran sertanya, selain juga pemerintah melalui kebijakan yang kondusif.
Konsep kemitraan perlu ditinjau dengan suatu pemi-kiran baru sehingga keberpi-hakan terhadap pengusaha kecil semakin nyata, tidak samar-samar seperti dirasa-kan selama ini. Percuma jika bahasa kemitraan enak didengar tetapi kenyataannya terjadi ketimpangan dalam pelaksanaannya.


Ketimpangan antara pengusaha besar dan kecil dalam bermitra usaha terjadi karena adanya kecurigaan serta besarnya arogansi pengusaha besar. Kedua belah pihak cenderung saling curiga, sementara pengusaha besar merasa harus menga-tur segalanya, mengacuhkan pendapat dan kepentingan pengusaha kecil. Selain itu, lahan usaha yang semestinya digarap oleh masyarakat kecil (pengusaha) tidak dilindungi sehingga membuat mereka kurang mampu ber-saing dengan pemodal kuat.


Kita melihat pola kemitra-an di Indonesia perlu meng-acu pada rasio bisnis, bukan pola bapak angkat seperti diterapkan selama ini. Pola bapak angkat membuat pengusaha kecil merasa ber-hubungan sosiologis dengan pengusaha besar dan meng-anggap pengusaha besar seperti sinterklas, membagi-bagi hadiah. Sementara kemitraan itu mengandung makna saling memerlukan dan berdiri setara (equal).


Oleh karena itu kita sangat setuju dengan kemitraan, tetapi kita harus tahu bahwa kemitraan bukan semata-mata charity atau kegiatan bagi-bagi duit oleh pengusaha besar kepada pengusaha kecil. Kemitraan di sini adalah bentuk kerjasama yang tetap berlandaskan bisnis. Dalam menjalin kemitraan, konsep sama-sama untung (win-win) yang diterapkan, yakni yang memberi bantuan tidak merasa memberi begitu saja, dan yang menerima bantuan pun demikian. Untuk itu, dalam memberi bantuan pun, bentuk dan cara pemberian bantuannya harus jelas.


Fungsi kemitraan adalah mencegah meluasnya konglomerasi vertikal. Konglomerasi vertikal menguasai industri dari hulu hingga hilir oleh orang atau kelompok tertentu. Ini jelas tidak sehat karena bersifat monopoli. Pengusaha yang memiliki pabrik tekstil, sekaligus memiliki pabrik garmen, pabrik kancing, sampai toko bajunya, sehingga tidak memberi kesempatan kepada pihak lain, khususnya yang kecil-kecil untuk ikut berusaha.

Pemberdayaan UKM ditempuh pula melalui pengembangan strategi klaster. Pendekatan strategi klaster merupakan pendekatan dimana UKM dikembangkan secara berkelompok yang tergabung dalam pendekatan yang holistik dan terpadu, meliputi :
•    Penetapan bahan mentah, dan supplier;
•    Produksi, atau proses transformasi;
•    Supplier;
•    Penyedia jasa;
•    Perusahaan lain yang terkait;
•    Pihak sektor pendukung yang lain (akreditasi, sertifikasi dan institusi kalibrasi; organisasi kontrol kualitas; riset dan institusi pengembangan dan asosiasi bisnis).

Konsep lain terkait adalah “value chain / pelaku-pelaku klaster” dan “column / mata rantai”. Indonesia (atau dalam hal ini Jawa tengah) telah memakai konsep “klaster”, “value chain” dan “column”. Konsep value chain terlihat pada pengusaha individu dan tempat mereka dalam column. Dalam column, bahan baku mengalir dari hulu (misalnya penanaman pohon jati, penanaman kapas, dll) sampai hilir (furniture dari kayu, blus katun, dll). Perusahaan individual tersebut merupakan bagian dari column, dan value chain pada produksi yang mereka hasilkan, sehingga layak dijual dan mendatangkan profit. Perpaduan pengembangan klaster dan pendekatan mata rantai memungkinkan pembentukan sistem pendukung yang komprehensif dan holistik.


Perpaduan tersebut menunjukkan kemungkinan mendongkrak unit usaha dan mendukung lembaga (termasuk lembaga Pemerintah, LSM, lembaga keuangan, bank, perusahaan asuransi, bank pemberi jaminan, dll) dan lembaga swasta) yang fokus pada pengembangan klaster.
Di dalam klaster, unit usaha individual tersebut saling bersaing, sebagaimana juga bekerjasama. Satu klaster (misalnya klaster mebel) dapat bekerjasama dengan klaster lain, jika mereka mempu berbagi hal-hal tertentu, seperti dalam hal kebutuhan keuangan, kebutuhan inovasi, dan peningkatan manajemen. Namun demikian, seringkali apa yang mereka bagi kurang dari apa yang mereka harapkan, dan juga sistem pendukung, generic, dan kesulitan dalam hal desain. Satu unit usaha yang bisa melakukan itu kemungkinan hanya untuk tujuan pengembangan manajemen (sebagaimana pengenalan sistem quality control, akuntansi, dll).


Klaster dapat ditemukan di beberapa tempat tertentu, seperti klaster furniture di Jepara dan Klaten, agak jauh memang. Dalam konteks Indonesia, klaster-klaster tersebut akan dikembangkan sebagian sebagai satu kesatuan (set), sebagian secara terpisah, tergantung dari kemungkinan lokasi tersebut (kesimpulannya, bahwa seseorang dapat mempunyai program untuk klaster Jepara, atau klaster Jepara dan Klaten. Selanjutnya, kadang-kadang ‘pusat’ diperlukan). Seseorang dapat menjumpai klaster pada tingkat regional, antar regional, antar propinsi, dan bahkan mungkin antar negara yang berdekatan.
Pendekatan strategi klaster mampu meningkatkan nilai pembangunan melalui kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut mampu mengubah klaster menjadi klaster yang lebih kompetitif lagi. Hal tersebut juga mendukung proses transformasi dengan :

  • Optimalisasi sinergi usaha, terlebih bagi UKM, yang secara aktif terlibat dalam pemasaran, sebagai supplier, sebagai produsen, sebagai klien, sebagai penyedia jasa, sebagai bagian dari sektor pemerintah, dan dalam hubungannya dengan pemerintah,
  • Meningkatkan kemampuan dan kemadirian UKM, dalam hal pemahaman kebutuhan konsumen, baik peluang pasar domestik maupun internasional,
  • Memperbaiki kemampuan UKM untuk perbaikan hubungan usaha antara UKM itu sendiri, supplier dan klien mereka, termasuk konsumen hilir,
  • Memperkenalkan prinsip kerjasama, dan meningkatkan kemampuan bekerjasama antar sektor bisnis, dari supplier hingga ke promosi dan distribusi ekspor antar perusahaan dan antar wilayah,
  • Mengembangakan kemampuan UKM untuk menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan situasi politik dan ekonomi. Khususnya pengembangan manajemen.


Strategi pendekatan klaster akan menggabungkan pelaku-pelaku klaster atau value chain dalam cara terpadu. Termasuk supply bahan mentah, distributor, lembaga peneliti, spesialisasi BDS provider, spesialisasi jasa keuangan (seperti peminjaman, asuransi, dll), jasa promosi penjualan dan bidang usaha lain yang relevan dan juga pihak-pihak pendukung lainnya (lembaga, asosiasi, lembaga penjamin, asuransi, serta asosiasi usaha).

Melihat besarnya potensi dan kontribusi UKM  terhadap ekonomi nasional maupun daerah maka pemberdayaan UKM menjadi agenda yang sangat penting. Di masa mendatang, pemberdayaan usaha kecil dan menengah perlu dilakukan secara lebih serius. Dalam hal inilah pentingnya mencari berbagai pendekatan yang paling efektif untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah di Indonesia

D.    Problem Pemberdayaan UKM dan Solusinya

Pada tanggal 18 November 2004 Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan mendeklarasikan tahun 2005 sebagai “Tahun Keuangan Mikro”. Penetapan itu dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap besarnya kemiskinan yang melanda dunia. Diperkirakan 1,2 miliar jiwa tergolong sebagai orang miskin. Deklarasi tersebut sekaligus merupakan dukungan terhadap kesepakatan Millenium Development Goals (MDG) yang salah satu butirnya bertekad mengurangi angka kemiskinan hingga setengahnya pada tahun 2015. Sehubungan dengan hal itu, PBB mendorong digiatkannya program pengembangan keuangan mikro berkelanjutan (sustainable micro-financing) bagi upaya-upaya pengentasan kemiskinan.

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyambut seruan PBB dengan mencanangkan tahun 2005 lalu sebagai “Tahun Keuangan Mikro Indonesia” (TKMI) sekaligus menandainya dengan program aksi penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bahkan presiden mendorong perbankan menurunkan suku bunga dan meningkatkan persentase kredit yang disalurkan bagi sektor UMKM demi pengembangan sektor tersebut (Kompas 27/2).

Bersamaan dengan itu Bank Indonesia juga menyatakan, bahwa alokasi pendanaan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang disusun berdasarkan rencana bisnis perbankan mencapai Rp 60,4 triliun. Bahkan realisasi kredit UMKM diduga akan melampui target itu, mengingat realisasi kredit UMKM tahun 2004 mencapai Rp 72 triliun, melebihi target yang hanya Rp 38,5 triliun.

Dukungan usaha kecil terhadap perekonomian sebuah negara tidak hanya terjadi seperti Indonesia, tetapi juga di negara maju seperti Amerika. Di Amerika perekonomian lebih banyak oleh usaha kecil. Sebagaimana diungkapkan dalam’ Handbook for small Buisiness” yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika serikat adalah Industri kecil, dimana 55% merupakan milik perorangan.

Disana sector usaha kecil memberikan sumbangan 43 % terhadap PDB. Komitmen pemerintaha AS dalam pengembangan sector usaha kecil terlihat dalam pembentukan Small business administration (SBA) oleh pemerintahan Pedral  1953 tujuan SBA ini adalah menjadi pembantu dan penggerak sector usaha kecil disana.

Ada empat macam usaha yang diberikan badan ini. Pertama, dalam bidang Finansial berupa pemberiaan bantuan dana. Kedua, berupa procuremnt atau pemberian bantuan dalam memenuhi persyaratan perizinan  dan ketentuan administrative yang perlukan untuk mendirikan bisnis. Ketiga, di bidang manajemen, baik secara lansung maupun melalui perlatihan-pelatihan, Keempat, berupa advocacy atau pemberian bantuan hukum dalam mencari keadilan yang berkaitan dengan urusan bisnis usaha kecil.

Pada dasarnya, upaya mengambangkan sector usaha kecil merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruah proses pembangunan ekonomi bangsa Indonesia. Pemerintahan sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan usaha kecil. Berbagai instansi pemerintahan pemilik program tersendiri dalam pengembangan usaha kecil. Misalnya, departemen pertanian dikenal dengan program peningkatan pendapatan petani kecil (P4K), BKKBN dengan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtra (UPPKS), dengan pendanaan melalui Kukesra, departemen social dengan program KUBE (komplek usaha bersama), dan sebagainya. Termasuk didalamnya adalah program pembinaan usaha kecil yang dilakukan oleh badan usaha milik negara (BUMN). Dalam hal in setiap BUMN menyisihkan dana dari keuntungannya untuk pembinaan usaha kecil.

Walaupun demikian, ada beberapa cacatan kritis terhadap berbagai program yang dijalankan pemerintah. Pertama, berbagai program tersebut dijalankan melalui pendektan proyek, sehingga program tersebut berjalan sebatas masa proyeknya. Begitu masa proyeknya selesai, maka program tersebut dilepas begitu saja. Perhatian para pelaksana atau instansi yang melaksanakan program tersebut hanya terjadi selama masa proyek, sehingga tidak menjamin adanya keberlanjutan dari usaha pemberdayan usaha kecil. Dalam hal ini pemerintah sendiri tidak mempersiapkan tindakan yang harus dilakukan pasca proyek..

Kedua, berbagai keberanian dilakukan berbagai instansi tersebut nampak tidak terkordinasi dengan baik. Masing-masing isntansi melaksanakan programnya dengan mekanisme tersendiri dan dilapangan terjadi tumpang tindih. Kondisi ini kerap kali menimbulkan keraguan di tingkat lapangan pencapaian sasaran mencapai sasarannya tidak efektif. Tidak jarang terjadi, segmen atau kelompok masyarakat yang namun terjadi kebingungan karena mekanismenya tidak sama.

Ketiga, kalau dicermati kebijakan – kebijakan pemerintahan untuk mengembangkan usaha kecil, usaha kecil ini lebih diperioritaskan pada aspek kredit melalui berbagai skim kredit dengan jumlah dana yang disalurkan begitu banyak. Untuk KUK, pada akhir tahun 1998, posisi pemberian kredit telah mencapai Rp. 54,7 triliun. Memang diakui bahwa pendanaan merupakan salah satu kendala yang dihadapai pengusaha kecil dalam pengembangan usahanya. Namun, tidak berarti bahwa pendanaan merupakan satu-satunya kendala. Disamping modal, terdapat sejumlah masalah lain yang mejadi penghambat pengembangan usaha kecil di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh LM-FEUI nampak jelas bahwa masalah yang dihadapai oleh usaha kecil dalam mengembangkan usaha bukanlah hanya permodalan, tetapi juga berkaitan dengan aspek menejemen, LM-FEUI menemukan sejumlah masalah, antara lain kurang mampu mempertahankan mutu, kurang membina saluran informasi mengenai usahanya, kurang membuat catatan secara tertib, tidak membuat perncanaan secara tertulis, sangat tergantung pada pelanggan dan pemasok sekitarnya, kurang mempu membina hubungan dengan perbangkan.

Sementara kendala yang berkaitan dengan administrasi keuangan, antara lain banyak dari mereka yang belum atau tidak mengerti pencatatan keuangan atau akuitansi, masih menghadapi kendala dalam menyusun laporan keuangan, dan sebagainya. Kendala yang berkaitan dengan keuangan seperti ini membuat pengusaha tidak bisa membuat proposal sesuai dengan kepentingan perbankan.

Survei yang dilakukan oleh BPS menemukan sejumlah kendala yang dihadapi usaha kecil dalam mengembangkan usahanya secara ringkas, selain program adalah pemasaran, pengadaan bahan baku, teknis produksi, dan persaingan pasar.

Selain kendala modal, kendala diluar permodalan juga relatif cukup besar. Itu berarti, pemberiant kredit tidak bisa dengan sendirinya menyelesaikan persoalan yang dihadapai pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya. Karena itu, perlu ada upaya yang lebih komplensif yang tidak hanya menyediakan bantuan modal, tetapi juga bantuan diluar modal, terutama yang berkaitan dengan pemasaran, penyedian bahan baku, teknis produksi dan menejemen serta mengatasi persaingan pasar yang selama ini menghambat pengembangan usaha kecil.

Keempat, usaha kecil ini tidak bisa disentuh oleh ketentuan perbankan formal, seperti jaminan ( kolateral) dan ketentuan administrative pendanaan informal dengan berbagai resiko, terutama tingkat bunga yang tinggi. Apa bila dicermati lebih jauh dari industri kecil rumah tangga yang melakukan pinjaman ternyata bagi sebagain besar 70,35% mendapatkan pinjaman dari sumber lain-lain dimana yang termasuk disini adalah rentanir perorangan lainnya yang seperti sudah diketahui umum memberikan bunga yang sangat tinggi.

Kelima, berbagai program bantuan modal pemerintahan dilakukan bentuk gibah atau subsidi. Program ini sebetulnya tidak mendidik masyarakat untuk mengelola dana tersebut secara bertangggung jawab. Dalam hal ini muncul persepsi dalam masyarakat tidak teransang untuk bertanggungj jawab atas dana yang diterimanya, bahwa dana tersebut harus dikelola dengan baik karena harus dikembalikan. Model seperti ini juga membuat masyarakat terlalu tergantung pada bantuan dana pemerintah dan tidak terdorong untuk mengembangkan dana yang diterimanya.     

Berdasarkan berbagai catatan problem yang disampaikan tadi, maka kalau kita ingin memberdayakan usaha kecil, berbagai persoaalan tadi peru diatasi. Pertama, pemerintah perlu merumuskan program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah harus dilakukan dalam satu atap, tidak perlu setiap instansi membuat program sendiri, sehingga mekanismenya sama dan efektif dalam mencapai sasaran.

Sebaliknya berbagai program yang ada digabungkan saja kekantor kementrian Negara Koperasi dan PKM yang memang ditugasi khusus untuk mengembangkan usaha kecil. Tidak perlu lagi membuat lembaga baru, karena hanya membebani negara. Ketiga, pemberdayaan usaha kecil harus dilengkapi dengan bantuan teknis, tidak hanya permodalan saja. Keempat, perlu diciptakan sistem kelembagaan keuangan yang mampu mengakomodasi usaha kecil. Kelima, perlu dikembangkan bantuan dana pergulir (RE volving fund), bukan hibah. Keenam, batasan usaha kecil perlu diperjelas sehingga sasarannya juga jelas. (BU)





 

Comments  

 
0 #3 Fadilah 2016-04-10 07:34
Ini adalah kesaksian kepada masyarakat secara keseluruhan. Saya Fadilah dari Surabaya, Indonesia dan saya ingin menggunakan media ini untuk memperingatkan / mendidik masyarakat umum tentang persiapan mendapatkan pinjaman online.
Satu-satunya perusahaan Anda bisa online pinjaman adalah Dubril Badan Kredit.
Saya Dihubungi Dubril Badan Kredit Ketika saya membutuhkan pinjaman mendesak dan saya ditawari Preferred pinjaman pada tingkat bunga 2%.
Hubungi via email Dubril Badan Kredit di dubrilloanfirm@ gmail.com.
Jika Anda membutuhkan bantuan atau informasi Acerca bagaimana untuk pergi tentang proses kredit, silahkan hubungi saya melalui email saya bfadilah8@gmail .com.
Tuhan memberkati Anda.
Quote
 
 
0 #2 moraida 2015-12-23 06:42
Saya bernama MORAIDA LUNA. Saya ingin menggunakan media ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman untuk sangat berhati-hati karena ada penipuan di mana-mana. Beberapa bulan yang lalu saya tegang finansial, dan karena putus asa, saya telah penipuan oleh beberapa lender online. Saya hampir kehilangan harapan sampai seorang teman saya merujuk saya ke pemberi pinjaman sangat handal disebut Mrs Amanda yang meminjamkan pinjaman tanpa jaminan dari € 53.000 dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa tekanan atau stres dengan tingkat bunga hanya 2%. Jadi jika Anda membutuhkan pinjaman, menghubunginya via email nya: amandarichardso atau amandarichardss onloanfirm@gmai l.com
Anda juga dapat menghubungi saya di email saya moraidaluna@gma il.com.
Quote
 
 
0 #1 Anas Djoko Oethomo 2011-04-03 10:59
mohon bantuan untuk mendapatkan bantuan pinjaman uang.. tanpa jaminan serta prosesnya mudah dan cepat cairnya.. terima kasih..
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

Online Support

Komentar Terbaru

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini172
mod_vvisit_counterMinggu ini172
mod_vvisit_counterBulan ini172
mod_vvisit_counterSemua hari373840

We have: 85 guests online
IP Anda: 54.162.47.106
 , 
Today: Jun 29, 2017